AHY mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp43 triliun untuk preservasi dan perbaikan jalan rusak, berlubang hingga amblas yang salah satunya dipicu kendaraan ODOL.
Pemerintah kini memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan implementasi Zero ODOL berjalan komprehensif dan berkelanjutan. Kementerian Perhubungan bertindak sebagai leading sector, didukung Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Ketenagakerjaan, serta Kepolisian RI melalui Korlantas dan jajaran wilayah.
Menurut AHY, pendekatan parsial atau sekadar represif tidak akan efektif karena persoalan ODOL menyangkut aspek regulasi, sosial, hingga kesiapan pelaku usaha dan pengemudi. Selama satu setengah tahun terakhir, pemerintah disebut telah menyiapkan kerangka kebijakan secara bertahap.
Kebijakan Zero ODOL diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas, mengurangi beban anggaran perbaikan infrastruktur, serta menjaga keberlanjutan sistem transportasi nasional.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
