TAJUKNASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Beberapa flagship program yang menjadi arahan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti pengembangan Giant Sea Wall dari Jakarta hingga Jawa Timur, terus kami kawal dan kembangkan agar konsepnya semakin matang dan bisa segera dijalankan,” ujar Menko AHY.
Selain proyek perlindungan pantai utara Jawa, Menko AHY juga menyampaikan bahwa dirinya diberi mandat untuk memimpin pengembangan jaringan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang ditargetkan tersambung hingga Surabaya, Jawa Timur.
“Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk mengawal kelanjutan dari pembangunan kereta api cepat. Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas, tetapi juga membangun dan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju,” jelasnya.
Dalam rapat bersama Banggar DPR, Menko AHY memaparkan empat fokus utama koordinasi Kemenko Infrastruktur, yakni pemerataan pembangunan kewilayahan, penguatan konektivitas dan transportasi multimoda, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.
Guna mendukung pelaksanaan program-program tersebut, Kemenko Infrastruktur mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 kepada Banggar DPR RI. “Melalui Banggar, kami berharap ada dukungan tambahan anggaran yang memang dialokasikan secara umum untuk mendukung manajemen dan program-program koordinasi,” ucap Menko AHY.
Ia juga melaporkan bahwa hingga pertengahan 2025, Kemenko Infrastruktur telah merealisasikan sekitar 50 persen dari total anggaran sebesar Rp210 miliar.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengusulkan tambahan sebesar Rp200 miliar, sehingga total anggaran yang diajukan menjadi sekitar Rp315,9 miliar, naik dari pagu indikatif sebelumnya yang sebesar Rp115 miliar.
“Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman di Banggar, juga dari Kementerian Keuangan,” tutup Menko AHY.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
