Selain memperkuat ketahanan energi, pemerintah menilai langkah ini penting untuk mempercepat transisi menuju Indonesia yang mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap krisis energi global.
Selain membahas EBT, Bahlil juga mengungkap bahwa Presiden turut menanyakan perkembangan investigasi terkait peristiwa di Bandara Morowali.
Dugaan adanya aktivitas pertambangan ilegal menjadi perhatian serius pemerintah.
Ia mengatakan satgas telah diturunkan untuk mendalami laporan, termasuk mengecek apakah ada kegiatan penambangan di luar kawasan berizin seperti BPKH maupun lokasi yang mengandung nikel namun tidak memiliki legalitas.
“Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal … tetap akan diproses secara umum,” tegasnya.
Bahlil menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar sektor pertambangan dijalankan secara bersih dan sesuai aturan. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik ilegal yang merugikan negara maupun masyarakat.
“Arahan Bapak Presiden … adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena negara tidak boleh kalah dari apa yang melanggar,” jelasnya.
Pertemuan strategis ini menandai dua fokus besar pemerintah: mempercepat pembangunan ekosistem energi bersih dan menata ulang sektor pertambangan agar lebih transparan, tertib, dan berkeadilan.
Dengan penguatan kebijakan energi terbarukan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, pemerintah berharap percepatan transformasi ekonomi hijau dapat berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
