TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengejar percepatan layanan pertanahan menjelang akhir tahun. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) untuk memastikan tunggakan berkas dapat dituntaskan tepat waktu.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung BPSDM, Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025), menjadi momentum evaluasi kinerja triwulan III sekaligus penguatan komitmen pelayanan publik. Wamen Ossy menekankan pentingnya perhatian pimpinan di daerah dalam mengurai antrean layanan.
“Kita sudah punya kewajiban untuk menyelesaikan berkas ini sebagai pelayan publik,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian berkas lama harus berjalan seiring dengan penuntasan dokumen tahun berjalan agar tidak terjadi penumpukan baru.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, turut memaparkan strategi teknis percepatan terutama dalam proses pengukuran lahan. Menurutnya, pemilahan berkas berdasarkan kelengkapan dokumen menjadi kunci efektivitas.
Virgo menuturkan, jika permohonan ditemukan berada dalam kawasan hutan, tidak memiliki patok batas, atau tidak mendapat persetujuan tetangga saat pengukuran, petugas dapat menunda proses hingga pemohon melengkapi syarat. “Berkas yang bermasalah otomatis tidak bisa diproses agar tidak membuat antrean semakin panjang,” ujarnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk konsolidasi nasional memperkuat pelayanan pertanahan yang cepat, tertib, dan transparan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
