TAJUKNASIONAL.COM Penggunaan layanan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus menunjukkan perkembangan pesat. Hingga akhir November 2025, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 57 juta konsumen dan terhubung dengan 39 juta merchant di seluruh Indonesia.
Selain di dalam negeri, QRIS juga telah terintegrasi untuk transaksi lintas negara dan digunakan di sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan. Ekspansi regional ini dinilai semakin memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran digital kawasan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa keberhasilan perluasan layanan QRIS menjadi sorotan internasional karena menunjukkan peningkatan daya saing sistem pembayaran nasional.
“Penggunaan QRIS sudah mencapai 57 juta konsumen. Ini membuktikan bahwa payment system Indonesia mampu membuat negara lain panas dingin,” ujar Airlangga dalam acara Peluncuran Bloomberg Businessweek, Selasa (25/11/2025).
Baca Juga: Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia di KTT G20 Afrika Selatan 2025
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai nilai 360 miliar dolar AS pada 2030 melalui ASEAN Digital Economic Framework Agreement (ASEAN DEFA). Ia menekankan bahwa transaksi lintas negara seperti QRIS akan menjadi pilar penting untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, pengembangan sektor digital nasional juga membutuhkan dukungan ekosistem inovasi berbasis teknologi. Airlangga mendorong peningkatan jumlah perusahaan rintisan (startup) yang menggarap teknologi strategis seperti artificial intelligence, semikonduktor, dan genome sequencing di bidang kesehatan. Saat ini, jumlah startup Indonesia tercatat baru sekitar 45 perusahaan—lebih rendah dibanding Malaysia yang memiliki lebih dari 60 dan Singapura yang mencapai 495.
“Kita harus tumbuh dan kembangkan ekosistem startup agar menjadi bagian dari kebijakan percepatan ekonomi nasional,” tegasnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
