Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, percepatan rehab-rekon membutuhkan rencana induk yang jelas, rencana aksi terukur, dan penggunaan data tunggal yang terintegrasi.
“Kita tidak bisa bekerja dengan data yang berbeda-beda. Data tunggal yang dikoordinasikan BPS harus menjadi dasar kebijakan hingga pelaporan kepada Presiden,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas percepatan pemulihan sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan keluarga. Fokus diarahkan pada percepatan operasional sekolah dan fasilitas kesehatan terdampak, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, serta kesiapan rumah ibadah menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Selain itu, perlindungan kelompok rentan, layanan psikososial, dan pemulihan ekonomi keluarga turut menjadi perhatian dalam agenda percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Pratikno menegaskan seluruh proses rehab-rekon harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan tepat sasaran agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
