TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk regulasi yang mewajibkan adanya alokasi khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi program pemberdayaan penyandang disabilitas.
Dorongan tersebut disampaikan Menko Muhaimin saat menghadiri Dialog Pemberdayaan Afirmatif Berbasis Komunitas di Rumah Inklusif Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).
“Tolong DPR juga bikin kewajiban, alokasi APBN untuk pemberdayaan difabel. Karena ini fitrah, bukan pilihan, melainkan kewajiban negara memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas,” tegasnya.
Baca Juga: Menko Muhaimin: Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan Ekonomi Konstitusi
Muhaimin menilai alokasi khusus APBN penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, produktif, dan berdaya di tengah keterbatasan. Program tersebut mencakup perbaikan infrastruktur yang ramah disabilitas, akses pendidikan dan pekerjaan, serta pendampingan usaha ekonomi bagi komunitas difabel.
“Difabel harus ditanggung oleh negara. Pendidikan, pekerjaan, dan ruang ekonomi bagi mereka adalah bagian dari afirmasi sosial yang wajib diwujudkan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan akan menginstruksikan Kementerian Sosial, sektor swasta, dan lembaga filantropi untuk berkolaborasi membangun ekosistem pemberdayaan disabilitas yang terpadu dan berkelanjutan. “Saya pastikan penyandang difabel menjadi prioritas. Kalau perlu undang-undangnya diubah, kita ubah,” kata Muhaimin.
Saat ini, pemerintah memang telah menyalurkan dana APBN melalui Komisi Nasional Disabilitas (KND). Namun, belum ada ketentuan alokasi minimal APBN khusus bagi penyandang disabilitas. Muhaimin berharap regulasi baru dapat memperkuat keberpihakan negara dalam menegakkan keadilan sosial bagi kelompok rentan tersebut.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
