TAJUKNASIONAL.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka peluang bagi para pengembang properti untuk memanfaatkan tanah telantar sebagai bagian dari program Propertinomic 2.0 REI, yaitu pembangunan 1 juta rumah desa tanpa menggunakan anggaran APBN.
Dalam acara Halalbihalal Keluarga Besar Realestat Indonesia (REI) yang digelar di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/04/2025), Nusron menyebut ada sekitar 73.432 hektare tanah yang bisa dimanfaatkan, dengan 14.490 hektare di antaranya telah ditetapkan dan siap dieksekusi.
“Tanah ini tersebar di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan Banten. Saat ini sedang kami susun dan akan diserahkan ke Bank Tanah. Selanjutnya, Bapak/Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan Bank Tanah,” ujar Nusron Wahid.
Namun, Nusron mengingatkan bahwa tanah-tanah tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk satu program saja. Pemerintah tengah melakukan perhitungan cost and benefit agar pemanfaatan tanah benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program strategis lain.
“Saya berperan sebagai manajemen risiko, jadi mohon maklum bila terlihat kaku. Tanah yang bisa dimanfaatkan tetap perlu perencanaan matang agar daya gunanya maksimal,” tegasnya.
Dalam Rapat Kerja Evaluasi Capaian Triwulan I Tahun 2025, Nusron juga menyampaikan bahwa pagu efektif Kementerian ATR/BPN sebesar Rp4,44 triliun, dengan realisasi anggaran mencapai Rp1,49 triliun atau 33,75%. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp880 miliar (27,40%).
Program pendaftaran tanah masih menjadi prioritas utama. Per April 2025, sebanyak 121,64 juta bidang tanah (94,4% dari target 126 juta) telah terdaftar. Selain itu, Kementerian juga fokus pada pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah, dengan capaian 267.994 bidang wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah yang telah disertifikasi.
Kementerian ATR/BPN juga telah memulai program kerja sama internasional melalui Kick-Off Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia, dengan nilai loan sebesar USD 653 juta.
Program ini bertujuan memperkuat:
- Penataan ruang berbasis iklim
- Keamanan kepemilikan tanah
- Pendaftaran tanah ulayat
- Pengukuran batas wilayah hutan, transmigrasi, dan APL untuk mencegah tumpang tindih
ILASP akan dikerjakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial selama lima tahun ke depan.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja positif Kementerian ATR/BPN pada triwulan I 2025. Ia menilai kementerian berhasil menangani isu-isu penting, termasuk polemik SHGB di atas laut dan legalitas kebun sawit milik sekitar 194 badan hukum yang belum memiliki HGU.
“Kami melihat keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi II,” ucap Rifqi.
