TAJUKNASIONAL.COM Antusiasme publik terhadap program transmigrasi tampak luar biasa. Ribuan pesan, kritik, dan saran berdatangan ke Kementerian Transmigrasi dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Swedia. Seluruh masukan itu mengalir tanpa henti selama kegiatan Open House Transformasi Transmigrasi 24 Jam, yang digelar melalui kanal digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.
Ratusan warga juga datang langsung ke kantor Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/10). Sebagian besar aspirasi mereka menyoroti dua hal utama: peningkatan kualitas kawasan transmigrasi dan penguatan kapasitas manusia di wilayah tersebut.
“Banyak sekali kritik dan ide yang kami terima. Bahkan 24 jam terasa tidak cukup untuk membahasnya satu per satu,” ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menutup acara tersebut.
Baca Juga: Mentrans Iftitah Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Riset dengan CCNU Tiongkok
Menurut Mentrans, kegiatan ini menjadi refleksi atas satu tahun kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka terkait masa depan program transmigrasi. Ia menegaskan bahwa transmigrasi tidak hanya soal relokasi penduduk, tetapi juga membangun manusia agar mandiri melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Selain masukan soal infrastruktur dan tata kawasan, sejumlah warga juga meminta pemerintah menindak tegas transmigran yang menjual lahan bantuan. Menanggapi hal itu, Iftitah menegaskan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pembinaan ketimbang hukuman.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, terutama terkait masa pendampingan pemerintah pusat yang hanya lima tahun. “Apakah lima tahun cukup bagi transmigran untuk mandiri? Banyak yang masih butuh bimbingan setelahnya,” ujarnya.
Pada 2025, pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 miliar untuk memperkuat infrastruktur dan kemandirian kawasan transmigrasi. Dari 129 ribu bidang tanah yang perlu disertifikasi, sekitar 6.600 telah rampung tahun ini, dengan target 12–13 ribu bidang hingga akhir tahun.
Program Transmigrasi Patriot juga menjadi sorotan positif. Lebih dari 2.000 SDM unggul, termasuk 43 guru besar dan ratusan peneliti dari berbagai perguruan tinggi nasional, telah diterjunkan ke kawasan transmigrasi untuk membantu masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari pengajaran komputer hingga pengembangan BUMDes.
“Semua masukan akan kami catat dan tindak lanjuti. Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar program transmigrasi semakin baik,” pungkas Iftitah.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
