Ia menambahkan, peristiwa ini akan dijadikan titik tolak bagi seluruh pegawai Kementerian PU untuk melakukan introspeksi dan pembenahan. Proses evaluasi internal akan mencakup pejabat dari eselon I hingga eselon III, termasuk para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Dengan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo, kami akan memulai evaluasi menyeluruh pada pekan depan. Ini demi menciptakan kementerian yang bersih, efisien, dan akuntabel. Tak boleh ada lagi kebocoran dana. Setiap rupiah dari anggaran negara harus dipastikan sampai ke rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dody juga menyampaikan apresiasi kepada para penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, atas upaya mereka menjaga integritas dalam pembangunan nasional, khususnya sektor infrastruktur.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan atas komitmen mereka mengawal integritas proses pembangunan. Dukungan mereka sangat berarti dalam memastikan pembangunan berjalan dengan transparan,” tambahnya.
Dody menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa proses evaluasi akan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab atas seluruh jajaran Kementerian PU. Evaluasi akan dilakukan secara adil dan objektif, namun tanpa toleransi terhadap praktik korupsi. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan,” pungkasnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
