TAJUKNASIONAL.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, akan melakukan pertemuan penting bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono guna membahas pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Pertemuan tersebut dijadwalkan paling lambat akhir April ini dan direncanakan terbuka untuk peliputan media massa.
“Kita akan bicara dengan Pak Basuki nanti. Kita kemarin sudah membangun beberapa tower hunian, dan saya ingin ada pembahasan lanjutan bersama Pak AHY juga, agar ada kesepakatan yang jelas terkait arah pembangunan hunian di IKN,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (17/4).
Ia juga menginstruksikan agar agenda pertemuan segera dijadwalkan dengan koordinasi semua pihak terkait. “Tolong diagendakan dengan Pak Basuki dan Pak AHY. Supaya kita bicara secara menyeluruh soal IKN, posisi kita bagaimana. Wartawan juga akan diinfokan untuk meliput,” tambahnya.
Tahap II Pembangunan IKN Dimulai
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025–2029 telah resmi dimulai. Pemerintah mengalokasikan dana Rp48,8 triliun dari APBN untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur strategis di wilayah perencanaan (WP) 2, termasuk kompleks legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya.
Selain itu, anggaran juga mencakup pemeliharaan dan pengelolaan sarana-prasarana yang telah dibangun untuk memastikan kualitas dan fungsi infrastruktur tetap optimal.
Lebih lanjut, OIKN juga menggarap proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai total mencapai Rp60,93 triliun. Dana ini dialokasikan untuk membangun:
- 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak
- Proyek KPBU jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km
- Proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di IKN
Dengan pertemuan yang direncanakan antara Menteri PKP, Menko IPK, dan Kepala OIKN, diharapkan akan tercapai sinkronisasi kebijakan dan percepatan pembangunan hunian yang layak dan berkelanjutan bagi para penghuni IKN di masa depan.
