TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( Menteri ESDM) tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah pelaku industri singkong, jagung, dan tebu untuk memperkuat produksi etanol dalam negeri.
Langkah ini dilakukan guna mendukung target awal produksi 1,4 juta kiloliter etanol sebagai bagian dari rencana penerapan mandatori bioetanol 10 persen (E10) pada tahun 2027.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa upaya kolaborasi ini merupakan strategi penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor etanol.
Pemerintah ingin memastikan bahwa pelaksanaan program E10 tidak justru memunculkan kebutuhan impor baru.
“Pikiran pemerintah adalah mengurangi impor. Jadi, kita tidak mau mandatori, tapi etanolnya ujungnya kita impor lagi. Kita mau etanolnya itu semua produksi dalam negeri,” ujar Menteri Bahlil di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).
Dorongan Insentif untuk Produksi Etanol Domestik
Dalam skala yang lebih luas, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif guna mendorong peningkatan kapasitas produksi etanol dalam negeri.
Targetnya, produksi nasional dapat menembus lebih dari 2 juta kiloliter, sehingga program mandatori pencampuran bahan bakar nabati (biofuel) bisa dijalankan sepenuhnya.
“Insentif yang akan kita berikan adalah kemudahan perizinan, termasuk impor barang modal untuk pabrik, termasuk kemungkinan dipertimbangkan untuk bisa juga semacam tax holiday yang bisa juga kita memberikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kebijakan bioetanol harus dijalankan secara bertahap dan terukur, dengan memastikan kesiapan industri dalam negeri terlebih dahulu.
Pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan aturan tanpa jaminan kapasitas produksi yang memadai.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Bahas Potensi Investasi AI dan Nuklir dengan AS di Kuala Lumpur
Kebijakan Dinamis Sesuai Kebutuhan Nasional
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa rencana mandatori bioetanol bersifat dinamis dan fleksibel, menyesuaikan kondisi pasar serta kesiapan sektor industri.
“Namanya rencana kan masih bisa direvisi, sesuai target dan mana yang terbaik untuk negara,” ucapnya.
