TAJUKNASIONAL.COM – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan capaian dan tantangan pelaksanaan program unggulan ASTA EKRAF dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya penguatan data dan dukungan pendanaan untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif nasional.
“Kami sedang menyusun kolaborasi dengan BPS untuk sensus ekonomi 2026 dan dengan Kementerian Hukum terkait pendataan hak kekayaan intelektual pelaku ekraf,” ujar Teuku Riefky.
Ia juga menjelaskan capaian kerja sama strategis lewat program SINERGI EKRAF, termasuk 28 MoU dan 2 PKS dengan berbagai pihak, serta SKB dengan Kemendagri terkait pendirian Dinas Ekonomi Kreatif di daerah.
Menteri Ekraf menegaskan empat target utama yang sedang dikejar: peningkatan ekspor, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi ekraf terhadap PDB. Untuk itu, ia menyoroti perlunya skema pembiayaan inklusif dan insentif fiskal yang ramah bagi subsektor kreatif.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam tanggapannya mendorong agar Kemenparekraf memperluas akses pembiayaan bagi pelaku ekraf, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan komunitas adat. DPR juga meminta penguatan peran koperasi dan perlindungan HaKI sebagai bagian dari strategi pembiayaan usaha kreatif.
Rapat kerja ini turut dihadiri Wakil Menteri Ekraf Irene Umar serta para pejabat eselon Kemenparekraf, bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI