TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, M. Sc., MPA., M.A., menekankan pentingnya meningkatkan nilai tambah pada kekayaan alam Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Menurut Agus, Indonesia berpotensi mencapai peringkat ke-5 ekonomi dunia dengan pendapatan tinggi, namun hal ini hanya bisa dicapai melalui kerja keras dan optimisme yang didasarkan pada potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki.
Dalam kegiatan Studium Generale bertajuk “Transformasi Digital Tata Kelola Pertanahan dalam Menyongsong Indonesia Emas,” yang digelar di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Kamis (19/9/2024), Agus yang akrab disapa AHY mengingatkan pentingnya tidak hanya mengekspor kekayaan alam dalam bentuk bahan mentah. “Kekayaan alam kita tersebar dari Aceh hingga Papua, mulai dari tambangnya, kehutanannya, perikanannya, dan semua yang memiliki nilai yang tinggi dalam perdagangan internasional, tetapi jangan terjebak kita hanya mengeruk kekayaan alam kemudian mengekspor begitu saja sebagai bahan mentah, kita harus bisa meningkatkan value-nya dengan baik,” kata AHY.
Sebagai bagian dari rencana besar menuju Indonesia Emas, AHY menyoroti peran penting Kementerian ATR/BPN melalui kebijakan-kebijakan yang berfokus pada redistribusi tanah. Salah satu program utama adalah Reforma Agraria, di mana sebanyak 12,5 juta hektar tanah telah diredistribusi kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang dimiliki menjadi produktif dan dapat menghasilkan pendapatan yang layak bagi masyarakat. “Ini sekali lagi menunjukkan negara hadir, pemerintah hadir, utamanya untuk meyakinkan agar setiap warga negara punya tanah. Karena tanpa tanah pasti terjadi kemiskinan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” jelas Agus.
AHY juga menjelaskan transformasi digital yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, seperti pengembangan sertifikat tanah elektronik dan penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat. Selain itu, upaya memberantas mafia tanah terus dilakukan melalui operasi “Gebuk Mafia Tanah” guna melindungi hak-hak masyarakat. “Kebijakan ini juga mendukung terciptanya kepastian hukum dan regulasi pertanahan, yang akan memberikan ruang bagi para investor untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Namun, AHY mengingatkan bahwa dalam mengelola tanah, keseimbangan harus tetap dijaga agar lahan pertanian tidak dikonversi secara serampangan. “Ini adalah tantangan besar kita, bagaimana kita tetap memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi, hunian masyarakat, sentra-sentra bisnis, industri dan pabrik-pabrik, perkebunan dan pertanian, tetapi juga kita tidak boleh mengonversi semua lahan termasuk lahan sawah secara serampangan, hingga berkuranglah kapasitas kita melakukan produksi pangan,” tambah Agus.
**Peran Generasi Muda dan Tantangan Kepemimpinan di Masa Depan**
Dalam kesempatan tersebut, AHY berpesan kepada generasi muda agar mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan. Ia menggarisbawahi pentingnya memiliki kompetensi yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kolaboratif. “Kontribusi generasi muda sangat dinantikan, dan sangat kita harapkan. Kita siapkan diri kita, kalian adalah jembatan yang kita siapkan kokoh untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang hebat,” ungkap AHY.
Agus juga menyoroti tantangan demografi yang dihadapi Indonesia, dengan meningkatnya populasi yang dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya. Hal ini berpotensi menyebabkan konflik, terutama dalam hal sengketa tanah. “Bicara tanah itu memang sangat mendasar karena tanpa tanah tentu tidak akan ada kehidupan dan tidak ada masa depan. Tanah tidak akan bertambah banyak, tetapi penduduk akan semakin banyak. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak munculnya konflik pertanahan, sengketa, serta tumpang tindih karena semua memperebutkan tanah,” katanya.
Acara Studium Generale tersebut turut dihadiri oleh Plt. Rektor Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita, Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr. Sigid Suseno, M.Hum., Ketua Umum IKA Unpad Irawati Hermawan, S.H., M.H., Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unpad Dr. Agus Imanuddin, S.H., M.H., serta para pimpinan Unpad dan Fakultas Hukum.
