TAJUKNASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menginstruksikan pemangkasan birokrasi dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatra. Menurutnya, prosedur standar tidak lagi memadai untuk situasi darurat yang membutuhkan kecepatan tinggi.
Dalam Workshop Percepatan Penanganan Bencana Sumatra di Jakarta, Selasa (16/12/2025), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah pusat kini menyiapkan “jalur khusus” atau channel kebencanaan. Jalur ini mencakup penyederhanaan mekanisme pengambilan keputusan hingga alokasi anggaran APBN agar lebih adaptif namun tetap akuntabel.
“Channel normal tidak bisa digunakan. Kita harus menyiapkan channel kebencanaan yang birokrasinya lebih ringkas dan pendek,” tegas Pratikno.
Baca Juga: Kerahkan Kekuatan Nasional, Menko PMK Pratikno Mulai Pembangunan Huntara Padang Pariaman
Pratikno menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah penyelamatan warga di masa tanggap darurat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses rehabilitasi tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi lama. Prinsip Build Back Better harus diterapkan agar infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan hunian warga menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Ia mencontohkan langkah konkret seperti perpanjangan landasan bandara dan optimalisasi lapangan olahraga sebagai titik drop off logistik helikopter untuk mencegah isolasi wilayah.
“Poinnya adalah ‘Build Back Better’, membangun jauh lebih baik. Ini berat, ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan secara cepat,” ujarnya.
Terakhir, Menko PMK meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk transparan dalam melaporkan kendala regulasi. Hal ini bertujuan agar solusi bisa segera diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM).
“Kalau ada kendala, yang kita bahas adalah solusinya, bukan menunda pemecahan masalah,” pungkasnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
