Muhaimin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan terhadap program Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN). Ia meminta pemda menjadikan cakupan kesehatan semesta sebagai investasi jangka panjang, bukan semata kewajiban administratif.
“JKN harus dipandang sebagai investasi strategis sekaligus bantalan ekonomi agar masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman negara-negara maju menunjukkan sistem kesehatan yang kuat dan merata menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial. Pemerintah, kata Muhaimin, berkomitmen terus memperluas kepesertaan JKN dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan capaian Indonesia dalam UHC telah melampaui target nasional RPJMN 2025–2029. “Peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk, dengan tingkat kepesertaan aktif 81,45 persen,” ujarnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
