TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan kebijakan baru bernama “ekonomi konstitusi” sebagai arah baru sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan sosial.
Kebijakan tersebut, kata Muhaimin, akan menjadi instrumen koreksi terhadap praktik pasar bebas yang selama ini dinilai terlalu mendominasi kebijakan publik. Ia menilai, sudah saatnya negara kembali mengambil peran kuat dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Presiden menawarkan konsep baru yang disebut politik konstitusi dan ekonomi konstitusi. Negara harus kembali hadir agar masyarakat kecil tidak terus menjadi korban persaingan pasar,” ujar Muhaimin dalam sambutannya menutup Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Inpres Pemanfaatan Aset Negara untuk UMKM
Cak Imin menegaskan, ekonomi konstitusi menempatkan nilai gotong royong dan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Ia juga menyoroti pentingnya peran pesantren dalam memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pendidikan, pemberdayaan, dan rekayasa sosial.
Menurutnya, pesantren bukan hanya pusat ilmu keagamaan, tetapi juga motor perubahan sosial yang membentuk budaya, etika, dan semangat kemandirian bangsa. “Pesantren telah berperan besar dalam membangun kultur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Muhaimin berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah dan pesantren, visi ekonomi konstitusi dapat berjalan beriringan dengan pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
