TAJUKNASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan wilayah, khususnya di kawasan Sulawesi. Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Sulawesi yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).
Menko AHY menekankan, dalam forum ini, pentingnya penataan ruang yang bijaksana untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan wilayah. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah pentingnya menjaga kawasan yang harus steril dari pembangunan, seperti daerah-daerah yang memiliki fungsi penting dalam mitigasi bencana.
“Di dalam forum ini, kami menekankan bahwa tata ruang harus menjadi panglima dalam arah pembangunan. Wilayah harus dikelola secara bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang, terutama untuk kawasan-kawasan yang seharusnya steril dari pembangunan karena memiliki fungsi mitigasi bencana,” ungkap Menko AHY.
Menko AHY menambahkan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tantangan besar dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan, seperti ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian, penyediaan hunian, dan ekspansi kawasan industri.
Untuk Sulawesi, yang semakin memainkan peranan strategis dalam peta industri nasional, khususnya di sektor hilirisasi pertambangan dan perkebunan, Menko AHY menegaskan bahwa penataan ruang harus menjadi dasar hukum dan teknis untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
“Penataan ruang harus dilakukan secara strategis. Kita harus menentukan mana yang harus dipertahankan sebagai ruang hijau, mana yang merupakan lahan pertanian untuk menunjang swasembada pangan, dan mana yang dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman atau industri,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko AHY juga memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang telah berperan aktif dalam mewujudkan tata ruang yang adil dan seimbang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disebutnya memegang peranan kunci dalam memperkuat landasan pembangunan wilayah yang tepat.
Keberhasilan penyusunan RDTR, lanjut Menko AHY, harus didukung dengan data spasial yang akurat, termasuk peta skala besar 1:5.000 yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Peta ini menjadi acuan penting dalam menentukan zona-zona penggunaan wilayah, baik untuk kawasan industri, bisnis, hingga konservasi lingkungan.
“Dengan RDTR yang tersedia, seharusnya tidak lagi terjadi kesalahan dalam penggunaan wilayah. Infrastruktur hanya bisa hadir jika tata ruangnya sudah ditetapkan dengan benar,” jelas Menko AHY.
Menko AHY juga menyampaikan empat arahan strategis dalam pengelolaan pembangunan wilayah ke depan, yang meliputi: pertama, penyelarasan RPJMD dengan RPJMN secara spasial; kedua, percepatan legalisasi RDTR dan pemanfaatan OSS berbasis spasial; ketiga, integrasi data sektoral dalam satu basis data geospasial; dan keempat, memastikan semua program pembangunan mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, kerentanan iklim, dan daya dukung lingkungan.
“Keempat hal ini menjadi pedoman penting untuk merumuskan pembangunan wilayah yang seimbang, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Menko AHY.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
