TAJUKNASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya orientasi baru dalam pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi harus memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.
“Infrastruktur bukan untuk infrastruktur semata. Membangun bukan hanya sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan harus selalu ditanyakan apa dampak dari sebuah infrastruktur,” tegas Menko AHY dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (22/7/2025).
Menko AHY menambahkan bahwa paradigma pembangunan nasional perlu bergeser dari sekadar menyelesaikan proyek infrastruktur menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan tidak lagi cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai, tetapi dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah: setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari,” ujar Menko AHY.
Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran BPK, Menko AHY menggarisbawahi pentingnya perencanaan terpadu atau integrated planning sebagai kunci efektivitas pembangunan. Ia menjelaskan bahwa inefisiensi sering kali muncul akibat lemahnya desain dan koordinasi kebijakan, bukan karena niat buruk. Menurutnya, perencanaan yang tidak terintegrasi berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara dan menghasilkan infrastruktur yang tidak berdampak.
“Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu,” paparnya.
Menko AHY mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur besar seperti bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang, meskipun sudah rampung, belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat akibat kurangnya perencanaan yang terintegrasi sejak awal.
“Ini harus kita perbaiki. Jika perencanaan tidak terintegrasi, pelaksanaannya bisa tidak efektif dan hasilnya tidak langsung berdampak. Kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
