TAJUKNASIONAL.COM – Permasalahan sampah di berbagai kota Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk diselesaikan. Dengan volume timbunan sampah yang terus bertambah setiap hari akibat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan penanganan yang baik kini menjadi semakin mendesak.
Dalam rangka mencari solusi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam penutupan FGD tersebut, AHY menekankan bahwa pemerintah harus bersikap netral dan tidak memihak pada teknologi atau institusi tertentu.
“Ternyata dalam perkembangannya banyak kemajuan. Kita tidak berpihak pada satu-dua teknologi, apalagi satu-dua kantor. Tidak, kita bicara negara, pemerintah harus utuh melihatnya,” ujar Menko AHY dalam keterangan resmi, Senin (28/4/2025).
Lebih lanjut, AHY mengingatkan bahwa meskipun isu waste to energy menarik minat banyak pihak, orientasi utamanya harus tetap pada upaya mengurangi dan menangani sampah, bukan sekadar mengejar peluang bisnis.
“Walaupun saya juga paham bahwa bicara isu waste to energy ini banyak sekali yang tertarik, tetapi jangan sampai hanya didasari pada motif bisnis. Tetapi harus menyeluruh bahwa ini first and foremost adalah masalah sampah ini dulu. Kita kurangi, kita reduksi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Menko AHY mengangkat PSEL Benowo di Surabaya sebagai contoh nyata upaya pengelolaan sampah, meskipun teknologi yang digunakan belum optimal. Ia mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari solusi konkrit.
“Tingkat efektivitasnya itu katanya sekitar 40 persen. Sedangkan kalau insinerator bisa hingga 80–90 persen. Tapi at least ada yang lakukan, at least itu bisa memberikan solusi,” pungkas Menko AHY.
AHY juga berharap agar diskusi di FGD ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Presiden. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menghadapi krisis sampah ini.
“Saya juga berharap FGD ini bisa di-policy-kan. Tidak berhenti di ruangan ini, tetapi tolong Pak Rachmat juga bisa menghadirkan sebuah policy paper, policy recommendation. Yang pada akhirnya kita juga bisa kembali present ini kepada Bapak Presiden. Jadi sekali lagi, ini serius. Ini urgent. Ini krisis. Mari kita satu-satu. Untuk bisa mengatasi krisis ini,” tutup Menko AHY.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 69 juta ton sampah setiap tahun, atau sekitar 0,7 kilogram per orang per hari. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin mengidentifikasi akar masalah secara jujur dan konkret, serta memetakan apa saja yang perlu diperbaiki—baik dalam aspek kebijakan, kelembagaan, keuangan, maupun teknik. FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tapi ruang bersama untuk membangun pemahaman bersama permasalahan yang kita hadapi saat ini,” ujar Deputi Rachmat.
FGD ini juga menjadi bagian penting dari persiapan menuju konferensi internasional tentang infrastruktur yang akan diselenggarakan oleh Kemenko Infra dalam waktu dekat.
Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dewi Chomistriana, Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Tenaga Ahli Menko Diska Putri dan Ahmad Khoirul Umam, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
