TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menuntaskan kajian dampak kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) terhadap ekonomi nasional dan biaya logistik pada Desember 2025.
Menurut AHY, hasil kajian tersebut menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan transportasi barang yang tidak hanya menekan pelanggaran muatan berlebih, tetapi juga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“BPS tengah menyusun kajian mendalam mengenai dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian nasional. Targetnya rampung Desember 2025,” ujar AHY dalam keterangan pers usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Baca Juga: Menko AHY Paparkan 9 Aksi Nasional Menuju Indonesia Bebas Truk ODOL 2027
AHY menekankan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. “Kami tidak ingin grusa-grusu. Kajian ini disiapkan dengan hati-hati agar seluruh aspek — ekonomi, sosial, dan keselamatan — terintegrasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Kajian BPS tersebut mengambil sampel di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar yang mewakili sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hasil sementara menunjukkan, kebijakan zero ODOL justru berpotensi menciptakan efisiensi logistik apabila dijalankan secara konsisten dan didukung sinergi lintas kementerian.
“Kalau kita bisa menertibkan kebijakan ini dengan baik, dampak ekonominya justru positif. Persepsi bahwa zero ODOL menaikkan inflasi tidak sepenuhnya benar,” jelas AHY.
Selain mengatur dimensi dan muatan kendaraan, pemerintah juga menyiapkan skema insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sesuai tingkat kepatuhan terhadap aturan ODOL. Pendekatan ini diharapkan menjadi keseimbangan antara edukasi publik dan penegakan hukum yang adil.
“Kita ingin masyarakat memahami bahwa ini bukan sekadar soal aturan, tapi juga soal keselamatan dan efisiensi nasional,” tambah AHY.
Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL mulai berlaku efektif secara nasional pada 1 Januari 2027. Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, BPS, dan sejumlah lembaga terkait lainnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
