Ia juga mendesak Fadli untuk mengklarifikasi apakah pernyataan itu disampaikan secara pribadi atau mewakili sikap resmi kementerian yang dipimpinnya.
Sikap serupa juga datang dari mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ia mengingatkan publik pada pidato kenegaraan BJ Habibie di Sidang Paripurna MPR pada 16 Agustus 1998, yang secara eksplisit menyebut terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama dari etnis Tionghoa, selama kerusuhan.
“Habibie dengan jelas mengutuk tindakan biadab tersebut. Apakah kita mau mengatakan Presiden Habibie berbohong?” kata Yasonna.
Menurutnya, menulis ulang sejarah tanpa menghormati kesaksian korban adalah bentuk pengingkaran terhadap kemanusiaan.
Menanggapi kritik tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal bentuk kekerasan seksual. Ia mengaku hanya menekankan bahwa sejarah harus ditulis berdasarkan fakta hukum yang dapat diverifikasi.
“Laporan TGPF memang menyebut angka korban, tapi tidak dilengkapi data rinci seperti nama, waktu, atau tempat kejadian. Itu yang saya tekankan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Meski begitu, pernyataan Fadli tetap menuai kecaman, terutama dari kalangan pegiat HAM dan organisasi masyarakat sipil yang menilai klarifikasi itu tidak cukup merespons luka kolektif para korban dan keluarga mereka.
Meski lebih dari dua dekade telah berlalu sejak tragedi Mei 1998, polemik seputar kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban masih terus menjadi perdebatan. Banyak pihak berharap pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan, bukan justru membiarkan luka lama kembali menganga karena pernyataan tak bertanggung jawab.
