TAJUKNASIONAL.COM — Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Industri Nasional untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang dinilai berpotensi melemahkan daya saing industri dalam negeri.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4).
“Satgas ini penting sebagai bentuk tanggapan konkret atas situasi perdagangan global yang kian menekan industri nasional. Kami minta agar Kementerian Perindustrian menjadi leading sector pembentukannya,” tegas Saleh.
Menurutnya, Satgas tersebut harus mampu merumuskan langkah strategis dan cepat dalam memitigasi efek lanjutan dari kebijakan proteksionisme, termasuk menghindari dampak trade diversion yang bisa merugikan produsen lokal. Selain itu, Satgas diharapkan bisa mendorong kebijakan yang menjaga kedaulatan industri nasional, terutama sektor-sektor padat karya dan UMKM.
Komisi VII juga mendorong pemerintah agar segera merealisasikan berbagai bentuk insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, untuk memperkuat industri dalam negeri. Salah satunya, pemberian insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, serta subsidi bunga untuk kredit investasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar lima persen.
“Kita harus bergerak cepat dan tidak hanya berwacana. Pemerintah harus proaktif mendorong hilirisasi industri, diversifikasi produk, dan perluasan pasar ekspor,” lanjut Saleh.
Komisi VII juga menekankan pentingnya peningkatan komunikasi publik untuk membangkitkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Selain itu, perlu penguatan pengembangan industri hijau dan pengembalian fungsi kawasan berikat agar benar-benar berkontribusi terhadap ekspor nasional.
Rapat kerja ditutup setelah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan jajaran menyampaikan tanggapan atas berbagai usulan dan masukan dari anggota Komisi VII.
