Senin, 9 Juni, 2025

Kementerian Transmigrasi Fokus Kembangkan Kawasan Transmigrasi Barelang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

TAJUKNASIONAL.COM – Kementerian Transmigrasi terus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi strategis nasional. Salah satu proyek utama yang saat ini fokuskan adalah pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang, yang menjadi bagian dari program transformasi transmigrasi nasional.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman pada Rabu (4/6/2025), kementerian menegaskan pentingnya sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, BP Batam, dan TNI untuk mempercepat pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kepulauan Riau.

“Transmigrasi bukan lagi sekadar soal perpindahan penduduk, namun lebih pada menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menteri Iftitah.

Pemerintah menargetkan pembangunan 350 unit rumah transmigran dan satu sekolah dasar di kawasan Tanjung Banun pada tahun 2025. Sebelumnya, 300 unit rumah telah dibangun, dan tahap ini bertujuan melengkapi infrastruktur dasar permukiman di kawasan tersebut. Pembangunan ini akan dilakukan melalui kerja sama swakelola bersama TNI, dengan dukungan dari pemerintah daerah.

Selain perumahan dan pendidikan, fasilitas lain yang direncanakan meliputi ruang terbuka hijau, sarana olahraga, tambatan perahu, dan mess untuk Tim Ekspedisi Transmigrasi Patriot yang akan melakukan riset dan pendampingan di kawasan tersebut.

Menteri Iftitah juga menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial masyarakat dalam proses transformasi ini. Warga yang terdampak pembangunan di kawasan Rempang diberikan dua opsi: tetap tinggal sebagai masyarakat adat dengan pengakuan tanah ulayat atau pindah sukarela ke Tanjung Banun dengan memperoleh tanah bersertifikat hak milik.

“Kami pastikan tidak ada relokasi paksa. Semua dilakukan secara sukarela dan dengan pendekatan kemanusiaan,” tambah Menteri.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Transmigrasi segera menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PUPR dan BP Batam, serta perjanjian kerja sama (PKS) dengan TNI dan Pemkot Batam. Kegiatan pembangunan akan dimulai secara simultan pada Juli hingga November 2025, disertai pemantauan dan evaluasi intensif.

IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini