TAJUKNASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan segera melaksanakan rehabilitasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi penyampaian aspirasi masyarakat di beberapa daerah pada akhir Agustus 2025. Langkah ini sebagai respons cepat atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk memastikan kelancaran pelayanan publik di tengah situasi pasca-kerusakan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Kementerian PU telah menerima arahan langsung dari Presiden untuk segera menangani fasilitas umum yang terdampak. “Arahan tersebut mencakup identifikasi kerusakan infrastruktur publik, dengan prioritas pada rehabilitasi cepat berdasarkan tingkat kerusakan, baik ringan, sedang, berat, atau perlu perbaikan total,” ujarnya pada Senin (1/9) di Jakarta.
Lebih lanjut, Dody menegaskan pentingnya mempercepat pendataan lapangan. “Kami menginstruksikan agar data sudah terkumpul secepat mungkin, agar dapat dilaporkan kepada Presiden. Pekerjaan fisik akan dimulai begitu kondisi sudah lebih stabil, mungkin pada akhir minggu ini atau awal minggu depan,” lanjut Dody.
Koordinasi antara Kementerian PU, pemerintah daerah, dan pihak kepolisian juga akan diperkuat untuk memastikan pembagian tugas penanganan yang jelas, kata Dody. Ia mengimbau agar semua pihak yang terlibat berkoordinasi dengan baik.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan identifikasi lapangan di seluruh Indonesia. “Saat ini, kami telah mengidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi yang rusak di 29 kota dari 12 provinsi. Data ini masih berkembang sesuai situasi di lapangan,” jelas Dewi.
Dalam hal pendanaan, Dewi mengungkapkan bahwa mekanisme tanggap darurat telah disiapkan. Kerusakan ringan akan dibiayai dalam waktu tujuh hari, sedangkan kerusakan yang lebih serius sedang dihitung kebutuhan biayanya.
Dengan langkah cepat ini, Kementerian PU memastikan fasilitas umum yang rusak dapat segera diperbaiki untuk mendukung stabilitas sosial dan keberlangsungan pelayanan publik di daerah terdampak.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
