TAJUKNASIONAL.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration pada Senin (11/08/2025), di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN Jakarta. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
“Kami sangat senang dapat menjadi tuan rumah untuk program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan masing-masing,” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi dari Nepal dan perwakilan World Bank.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy menjelaskan mengenai progres pendaftaran pertanahan di Indonesia. Sejak dimulainya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, pendaftaran tanah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat.
“Kami mampu melakukan sertipikasi 5-10 juta bidang tanah setiap tahun. Saat ini, sudah tercatat 122,9 juta bidang tanah, dengan 96,7 juta bidang tanah telah terbit sertifikatnya, memberikan kepastian hukum bagi para pemilik tanah,” terang Wamen Ossy.
Wamen Ossy juga menekankan pentingnya penguatan pelayanan publik di sektor pertanahan dan tata ruang. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sistem dan sumber daya manusia (SDM). “Teknologi berperan sangat penting. Transformasi digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi secara signifikan. Namun, ini harus didukung oleh tata kelola yang kuat, perlindungan data yang kokoh, dan pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi staf dan pemangku kepentingan,” jelas Wamen Ossy.
Delegasi dari Nepal yang dipimpin oleh Joint Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA), Ganesh Prasad Bhatta, mengungkapkan keinginan untuk memahami lebih dalam tentang praktik administrasi pertanahan yang diterapkan di Indonesia, dari tingkat nasional hingga kota.
“Kami berharap dapat mempelajari inovasi dalam pemetaan kadastral, seperti penggunaan drone dan satelit untuk akuisisi data, serta integrasinya dengan pendaftaran pertanahan, valuasi, dan sistem perpajakan,” ujar Ganesh Prasad Bhatta.
Menurutnya, sistem administrasi pertanahan di Indonesia menjadi model yang sangat baik untuk diadopsi oleh Nepal. “Indonesia telah mengelola pertanahan dengan sangat baik. Wilayah daratan Indonesia 15 kali lebih besar daripada Nepal. Kementerian ATR/BPN mampu mengelola 5-10 juta bidang tanah per tahun, sementara negara kami baru memiliki sekitar 35-40 juta bidang tanah. Kami berharap bisa mengadopsi pelajaran penting ini untuk roadmap pertanahan kami di Nepal,” kata Ganesh Prasad Bhatta.
Learning Exchange ini akan berlangsung dari 11 hingga 15 Agustus 2025, dengan agenda meliputi kunjungan ke beberapa lokasi, termasuk Badan Informasi Geospasial, Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, serta kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
