TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Miss-conduct dalam Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan di Aula Prona, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman pegawai mengenai integritas, etika, serta upaya pencegahan korupsi dalam layanan pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa pelayanan publik mendominasi sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN. Karena itu, pencegahan korupsi bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi kebutuhan organisasi yang harus dijalankan secara konsisten. “Ini tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tapi menjadi kebutuhan organisasi sesuai arahan yang disampaikan oleh Menteri Nusron,” ujarnya.
Baca Juga: Wamen Ossy Minta Kantah Banyumas Prioritaskan Digitalisasi dan Kualitas SDM
Ia memaparkan bahwa berbagai langkah transformasi telah dilakukan, mulai dari percepatan digitalisasi layanan hingga penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal. Namun ia menilai keberhasilan perubahan tersebut tetap bergantung pada integritas individu. Wamen Ossy mendorong seluruh peserta untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dari KPK, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Aminudin, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara KPK dan ATR/BPN untuk memperbaiki sistem pertanahan secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa perbaikan regulasi dan sistem harus diperluas hingga tingkat daerah guna meminimalkan potensi korupsi dan maladministrasi.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia yang mengikuti secara daring.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
