TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah memperkuat langkah pengamanan Laut Natuna Utara (LNU) menyusul meningkatnya aktivitas kapal China di wilayah yurisdiksi Indonesia sepanjang 2025. Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut Laporan Aktivitas Kapal China yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jumat (23/1/2026).
Rapat diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dan dihadiri perwakilan kementerian serta lembaga terkait. Forum ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan, integrasi data pemantauan, serta penguatan koordinasi operasional antarinstansi.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Purwito Hadi Wardhono, menegaskan bahwa kehadiran negara di LNU harus konsisten dan berbasis data yang terverifikasi.
“Pengamanan wilayah laut harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan stabilitas kawasan,” ujarnya.
Baca Juga: Menko Polkam Wanti-wanti Ancaman Siber di Tengah Geopolitik Global
Dalam rapat tersebut dipaparkan hasil pemantauan yang menunjukkan pola kehadiran kapal China yang aktif dan sistematis selama 2025. Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak pada kedaulatan serta kepentingan nasional Indonesia di perairan strategis tersebut.
