TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah terus mempercepat langkah strategis dalam memperkuat ketahanan siber nasional melalui penyusunan rekomendasi pengawalan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga untuk merampungkan substansi dan arah kebijakan regulasi tersebut.
Rapat yang digelar Kamis (4/12/2025) itu melibatkan perwakilan dari BSSN, Kemenkomdigi, Kemenkumham, TNI, dan Polri sebagai bentuk keseriusan pemerintah merespons meningkatnya ancaman siber yang semakin kompleks dan mengancam infrastruktur digital strategis.
Pimpinan rapat, Marsma TNI Budi Eko selaku Asisten Deputi Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber, menegaskan urgensi kehadiran RUU tersebut.
“RUU KKS adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan ruang siber Indonesia aman, berdaulat, dan mampu menghadapi eskalasi ancaman global,” ujarnya.
Baca Juga: Menko Polkam Tegaskan Distribusi Bantuan Harus Tepat Sasaran
Pembahasan rapat difokuskan pada empat agenda utama, yaitu perkembangan dan isu strategis penyusunan RUU, penajaman kelembagaan serta kewenangan pengelolaan keamanan siber, harmonisasi dengan regulasi yang sudah ada seperti UU ITE, UU PDP dan Perpres Strategi Keamanan Siber, serta penyusunan rekomendasi pengawalan legislasi.
Sejumlah narasumber juga menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih solid, penguatan standar keamanan, dan tata kelola yang adaptif terhadap lonjakan serangan siber dan perkembangan teknologi digital.
Kemenko Polkam menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi pedoman pemerintah dalam mempercepat finalisasi RUU KKS agar memiliki landasan kuat sekaligus implementatif.
“Keamanan siber adalah fondasi kedaulatan digital. Pemerintah harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan berpijak pada kepentingan nasional,” tegas Budi Eko.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
