TAJUKNASIONAL.COM – Rencana ambisius Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghidupkan kembali sejumlah jalur kereta api yang lama terbengkalai di wilayahnya disambut hangat oleh Kementerian Perhubungan. Tak tanggung-tanggung, proyek reaktivasi ini disiapkan dengan anggaran mencapai Rp20 triliun.
Beberapa jalur strategis yang akan direaktivasi di antaranya: Banjar–Cijulang, Cibatu–Garut–Cikajang, Rancaekek–Tanjungsari, Cipatat–Padalarang, serta Cikudapateuh–Ciwidey.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal secara gamblang menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjawab tantangan yang dilontarkan Gubernur Dedi Mulyadi .
“Kemarin Pak Gubernur sudah woro-woro soal ini, kami siap! Rp20 triliun untuk reaktivasi? Kami terima tantangannya,” ujar Risal di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (22/4/2025).
Risal menjelaskan, dalam reaktivasi ini Kemenhub membuka peluang penggunaan kereta rel listrik (KRL) untuk mendukung konektivitas dan efisiensi transportasi massal berbasis rel. Namun, untuk teknis dan pembagian tugas, akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kalau listrik, berarti kita bicara KRL. Soal pembagian tugas nanti akan kita diskusikan dengan Pemprov,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada Jawa Barat, Kemenhub juga terus memperluas layanan KAI Commuter Line ke berbagai wilayah. Setelah Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya, kini giliran Pelabuhan Merak yang tengah dijajaki untuk diperluas layanan KRL-nya.
“Kami melihat potensi besar dari tingginya pengguna Commuter Line lokal Merak. Kalau bisa kita reaktivasi dan tarik KRL sampai ke Pelabuhan Merak, dampaknya akan sangat positif,” kata Risal.
Risal juga menyebut bahwa pengembangan KRL hingga ke Merak akan bersinergi dengan program Kementerian PU, terutama dalam pengembangan kawasan permukiman dan perumahan rakyat.
“Kementerian Perumahan juga dorong ke arah Merak. Kami siap mendukung agar konektivitas KRL bisa semakin luas dan strategis,” tegasnya.
Langkah reaktivasi ini diyakini bukan hanya menghidupkan kembali jalur-jalur rel mati, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar mengurai kemacetan, mengurangi emisi karbon, serta mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan Jawa Barat.
Jika sukses, reaktivasi ini bisa menjadi game changer dalam transformasi transportasi publik nasional—dengan Jawa Barat sebagai pionirnya.
