TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah tengah merampungkan sebuah skema intervensi ekonomi melalui “Kebijakan Khusus” yang ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra. Fokus utama kebijakan ini adalah relaksasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul penetapan status force majeure di wilayah-wilayah tersebut. Dalam kebijakan khusus ini, pemerintah tidak hanya menawarkan penundaan, tetapi juga opsi penyelesaian kewajiban finansial.
“Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban daripada debitur KUR dalam kondisi force majeure, mulai dari restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana dengan penyaluran KUR baru di tahun 2026, kemudian opsi pelunasan kewajiban atau bagi debitur KUR tertentu,” ujar Airlangga di Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/12/2025).
Baca Juga: Menko Airlangga Targetkan RI Masuk “Klub Negara Maju” OECD di Era Prabowo
Kebijakan ini mendesak untuk segera dirilis mengingat besarnya dampak ekonomi yang terjadi. Data Kemenko Perekonomian mencatat sekitar 141.000 debitur KUR terdampak langsung dengan total baki debet mencapai Rp7,8 triliun.
Selain sektor perbankan, kebijakan khusus ini juga menyasar perlindungan sosial ketenagakerjaan. Airlangga memastikan pihaknya tengah memfinalisasi aturan penghapusan denda iuran bagi pemberi kerja serta mempermudah klaim manfaat bagi pekerja.
“Pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan penghapusbukuan, penghapus tagihan, denda iuran BPJS Naker bagi pemberi kerja yang mengalami bencana,” tambahnya.
Rencananya, detail teknis mengenai kebijakan khusus ini akan diumumkan pemerintah secara resmi dalam beberapa hari ke depan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di daerah bencana.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
