“Saya sudah konfirmasi ke Pak Hashim, beliau tidak pernah menyetujui usulan ini. Kami di Satgas tidak pernah diajak bicara, padahal kami diberi mandat langsung oleh Presiden untuk menghadirkan solusi hunian layak dan terjangkau,” ujar Bonny, Selasa (10/6/2025).
Bonny mengingatkan agar polemik ini tidak diseret ke arah personal, melainkan fokus pada esensi kebijakan: memastikan rumah subsidi tetap layak huni dan manusiawi.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara merespons keberatan tersebut dengan menekankan pentingnya penyesuaian desain hunian terhadap kondisi lahan yang semakin sempit, terutama di kawasan perkotaan.
“Tanah makin mahal, jadi desain rumah subsidi harus menyesuaikan. Kita bisa kembangkan rumah bertingkat. Saya tidak ingin desainnya itu-itu saja dari dulu. Kita perlu inovasi agar tetap terjangkau dan layak,” tegas Maruarar.
Ara juga menolak untuk dipertentangkan dengan Hashim secara pribadi, menyatakan bahwa ia tetap menghormati Ketua Satgas Perumahan tersebut.
“Jangan diadu-adu saya dengan Pak Hashim. Beliau adalah orang yang saya hormati,” kata Maruarar dalam pernyataan terpisah.
Rencana perubahan ukuran rumah subsidi ini masih dalam pembahasan internal, namun sudah menuai perhatian luas, termasuk dari kalangan pengusaha properti yang meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebutuhan riil masyarakat dan prinsip hunian sehat.
