TAJUKNASIONAL.COM – Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998 menuai gelombang kritik dari berbagai pihak. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menyampaikan protes keras, menyebut pernyataan Fadli sebagai bentuk pengingkaran terhadap sejarah kelam bangsa dan bentuk pelecehan terhadap para penyintas.
Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube IDN Times yang tayang pada 10 Juni 2025, Fadli Zon menyebut tidak ada bukti kuat yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual sistematis dalam tragedi tersebut, bahkan menyebutnya hanya sebagai “rumor”.
Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras. “Ini mencederai kerja keras Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM, dan para korban yang selama ini berani menyuarakan pengalaman pahit mereka,” ujar Koalisi dalam keterangan resmi, Sabtu (14/6/2025).
Padahal, TGPF yang dibentuk pada 1998 telah mengidentifikasi setidaknya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa di sejumlah kota besar. Komnas Perempuan juga menyebut bahwa kekerasan tersebut terjadi secara terstruktur dan menyasar kelompok etnis tertentu.
Koalisi mendesak Fadli Zon untuk segera menarik ucapannya, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dan menghentikan narasi yang berpotensi merusak memori kolektif publik terhadap peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.
Mereka juga menolak pengangkatan Fadli sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan karena dinilai dapat memperkuat kecenderungan revisi sejarah dan potensi penyalahgunaan wewenang.
“Upaya menafikan kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998 adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai keadilan dan penghormatan terhadap korban. Ini mencerminkan sikap yang berseberangan dengan semangat reformasi,” tegas Koalisi.
