TAJUKNASIONAL.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan pentingnya pemerintah tetap berdiri tegak pada prinsip kedaulatan digital dan perlindungan kepentingan nasional, menyikapi kritik dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
AS menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi hambatan perdagangan, khususnya dalam sektor digital dan elektronik. Namun, menurut Marwan, justru kedua sistem ini merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.
“QRIS dan GPN adalah bentuk nyata komitmen Indonesia dalam menjamin keamanan data finansial, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat fondasi kedaulatan ekonomi digital nasional,” kata Marwan dalam pernyataan tertulis, Kamis (24/4/2025).
Politikus Demokrat itu menyoroti bagaimana sebelum QRIS dan GPN diterapkan, pelaku UMKM kerap terbebani biaya tinggi akibat sistem pembayaran yang bergantung pada jaringan internasional.
“Sistem lama mengalirkan transaksi domestik ke luar negeri, yang seringkali menimbulkan biaya tambahan dan risiko keamanan data. QRIS dan GPN membalikkan itu—membuat sistem kita lebih efisien dan aman,” ujar Marwan Cik Asan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat.
Ia pun menyebut kebijakan ini sangat relevan dan mendesak di tengah era disrupsi ekonomi global.
Meski demikian, Marwan Cik Asan menegaskan bahwa keterbukaan dialog dengan pihak internasional tetap perlu dilakukan untuk menjaga hubungan bilateral yang konstruktif.
“Kami dorong pemerintah tetap terbuka dan kolaboratif, namun dengan posisi yang teguh dan berbasis data. QRIS dan GPN bukan hambatan perdagangan, melainkan transformasi sistem keuangan menuju inklusi dan efisiensi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Marwan Cik Asan melihat peluang besar bagi Indonesia untuk mempromosikan QRIS sebagai model interoperabilitas pembayaran digital regional.
“Integrasi QRIS dengan sistem seperti SGQR di Singapura dan PromptPay di Thailand adalah langkah awal menuju kerja sama regional yang saling menguntungkan. Ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi digital global,” kata Marwan.
Menurutnya, keberhasilan QRIS bisa menjadi model untuk negara berkembang lain, serta meningkatkan daya tawar Indonesia dalam forum internasional.
“Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mempertahankan prinsip, tetapi juga menawarkan solusi nyata dan relevan bagi dunia,” pungkasnya.
