“Tata ruang tidak boleh hanya disusun lalu dibiarkan. Harus ada pengendalian agar pelanggaran tidak berujung pada bencana dan konflik,” tegasnya.
Agenda ketiga adalah percepatan digitalisasi penataan ruang melalui penerapan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan guna menghindari tumpang tindih kebijakan antar sektor dan wilayah. Keempat, integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional agar program prioritas, termasuk infrastruktur dan perumahan, memiliki arah spasial yang jelas.
AHY menegaskan, pembangunan kewilayahan harus menghadirkan keadilan dan inklusivitas tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan. Dengan tata ruang yang dikelola secara bertanggung jawab, ia optimistis kualitas pembangunan nasional dapat meningkat secara berkelanjutan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
