TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berharap agar Kementerian ATR/BPN terus melanjutkan kerja kerasnya dalam menangani isu-isu pertanahan dan tata ruang, bahkan setelah transisi ke pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY menegaskan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN dalam menjaga kepastian hukum dan melayani masyarakat, terutama dalam urusan pertanahan yang krusial bagi kehidupan masyarakat.
“Saya rasa kita semua paham bahwa masalah pertanahan dan tata ruang sangat mendasar. Masyarakat menggantungkan harapan besar pada Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus melanjutkan kerja-kerja keras ini secara bersama-sama. Saya pribadi berkomitmen untuk tetap menjadi bagian dari perjuangan ini,” ujar AHY dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu (15/10).
AHY juga mengakui bahwa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo mulai menjalankan amanah untuk lima tahun ke depan. Namun, meski masa jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN terbilang singkat, hanya delapan bulan, AHY merasa bangga dengan kebersamaan yang telah terjalin dalam lingkup ATR/BPN.
“Walaupun terasa begitu cepat, saya mensyukuri kebersamaan ini. Kita telah berjuang bersama, bekerja keras, dan saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar ATR/BPN dari seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Fokus pada Tugas di Tengah Transisi Pemerintahan
Meski masa pemerintahan Jokowi hampir berakhir, AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan berhenti bekerja. Salah satu capaian terbaru adalah berhasilnya pengungkapan kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kementerian ATR/BPN berhasil mengungkap dua kasus besar tindak pidana pertanahan yang melibatkan mafia tanah, dengan total nilai kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp183,5 miliar.
Pada kasus pertama, lima orang mafia tanah telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli. Dari kasus ini, kerugian nyata yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar. Sedangkan pada kasus kedua, dua tersangka terlibat dalam pemalsuan dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertifikat. Kerugian yang berhasil diselamatkan dari kasus ini sangat besar, mencapai Rp179 miliar, terkait dengan proyek jalan tol Cibitung-Cilincing.
“Kami tetap fokus pada tugas utama, termasuk melanjutkan program Reforma Agraria dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan menghadirkan kepastian hukum atas tanah di berbagai wilayah di Indonesia,” tegas AHY.
Komitmen AHY Terhadap ATR/BPN dan Pertanahan
AHY juga menegaskan bahwa meskipun ada pergantian pemerintahan, ia tetap akan mendukung perjuangan di sektor pertanahan dan tata ruang. Meskipun dirinya akan memasuki penugasan baru, AHY menekankan pentingnya melanjutkan visi bersama dalam membangun sektor pertanahan yang lebih maju, sukses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya ingin terus berjuang bersama teman-teman di ATR/BPN. Saya tidak akan melupakan kebersamaan ini dan akan selalu mendukung upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat,” kata AHY menutup pernyataannya.
Dalam masa transisi pemerintahan ini, keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi terus dilakukan hingga akhir masa jabatan. Dengan optimisme dan komitmen yang kuat, AHY berharap agar Kementerian ATR/BPN dapat terus berkontribusi secara maksimal di bawah pemerintahan baru yang akan datang.
