TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur atau Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) di Jakarta, Selasa, (21/10/2025).
AHY menegaskan, kehadiran IPFO menjadi terobosan penting untuk mempercepat implementasi proyek infrastruktur nasional dengan memangkas rantai birokrasi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. “IPFO hadir untuk mengubah koordinasi menjadi fasilitasi, dan fasilitasi menjadi akselerasi,” ujar AHY.
Kantor ini berfungsi sebagai pusat koordinasi satu atap yang menghubungkan investor, pemilik proyek, dan pemerintah daerah. Tujuannya, menyelaraskan prioritas, menavigasi prosedur, dan mempercepat realisasi proyek strategis. AHY menyebut bahwa pengembangan infrastruktur di Indonesia kerap terhambat birokrasi dan regulasi yang tumpang tindih.
Berdasarkan catatan Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional 2025–2029 mencapai sekitar US$643,8 miliar (Rp 10.300 triliun). Namun, kontribusi sektor swasta baru sekitar 28 persen, sementara sisanya ditopang pemerintah dan BUMN. “Modal swasta harus berperan lebih besar. Pemerintah memastikan kepastian, kejelasan, dan kredibilitas,” jelas AHY.
IPFO juga menjadi jembatan kemitraan publik-swasta dengan melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk mitigasi risiko investasi. Fokusnya mencakup percepatan proyek dan inovasi pembiayaan melalui skema penangkapan nilai tanah, daur ulang aset, dan konsesi terbatas. Strategi ini diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur yang mampu menggerakkan pemerataan ekonomi.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
