TajukNasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sebulan mendatang, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada penggantinya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, AHY telah menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki tata kelola pertanahan, dan memastikan kepastian hukum bagi para pemilik lahan.
Dalam sebuah kesempatan usai Sidang Kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (13/9), AHY menjelaskan bahwa salah satu program prioritas kementeriannya adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar secara resmi.
“Kalau dari Kementerian ATR/BPN, tentu kami juga memiliki sejumlah program prioritas untuk dituntaskan. Misalnya untuk program nasional, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL, yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan Desember 2024 ini, mencapai 120 juta bidang tanah per daftar. Per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah,” ungkap AHY.
Dengan target 120 juta bidang tanah yang harus terdaftar pada akhir Desember 2024, AHY menegaskan bahwa masih ada beberapa bulan yang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menuntaskan dan mengawal pencapaian target tersebut. Tak hanya PTSL, AHY juga menekankan pentingnya reforma agraria, yang meliputi penataan aset, penataan akses, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program terkait.
Di samping itu, AHY menegaskan bahwa kementeriannya akan terus fokus pada upaya pemberantasan mafia tanah, yang menjadi salah satu masalah besar di sektor agraria. Kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh oknum tertentu, termasuk mafia tanah, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara. Oleh karena itu, AHY berkomitmen untuk melanjutkan langkah tegas dalam melawan praktik-praktik ilegal tersebut.
“Lalu tentunya yang berurusan dengan upaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan. Ini dilakukan oleh oknum-oknum termasuk mafia-mafia tanah, ini juga terus kita kawal,” kata AHY.
Ia juga menekankan pentingnya upaya untuk menyelamatkan potensi kerugian negara akibat kejahatan pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.
“Agar kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kejahatan pertanahan tadi, termasuk memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia,” sambungnya.
Selain kepentingan negara dan investor, AHY juga menaruh perhatian besar pada nasib masyarakat yang tanahnya diserobot oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang rentan dan tidak berdaya, merupakan prioritas utama dalam kebijakannya.
“Dan yang terakhir tentunya keadilan bagi masyarakat. Ini juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja dan tentunya perlu kita bela dan kita perjuangkan,” tutup AHY.
Dengan waktu yang semakin mendekati akhir masa jabatannya, AHY bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan menuntaskan program-program yang telah dicanangkan selama kepemimpinannya. Pemberantasan mafia tanah dan reforma agraria tetap menjadi prioritas utamanya dalam menyelesaikan tugas di sisa masa pemerintahan ini.
