Dalam hal pengelolaan, Kawendra mengapresiasi pendekatan People Organization System (POS) dari Kementerian Koperasi. Namun ia mengusulkan agar dibuat sistem pemantauan kinerja berbasis dashboard dengan indikator kinerja utama (KPI) yang bisa diakses publik.
“Dengan KPI yang terbuka, masyarakat bisa tahu sejauh mana koperasi ini berkembang. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Kawendra menyarankan agar KDMP menyediakan fitur digital untuk memperluas jangkauan produk-produk lokal desa ke pasar nasional dan bahkan internasional.
“Kita ingin KDMP bisa jadi digital enterprise hub. Tempat UMKM desa bisa go digital, go nasional, bahkan go global,” tutupnya.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam kesempatan yang sama memaparkan bahwa hingga saat ini sudah 94,19 persen atau 79.075 desa dari total 83.944 desa/kelurahan di Indonesia telah tersosialisasi mengenai pembentukan KDMP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45.553 desa/kelurahan telah membentuk koperasi melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.
