KDMP sendiri merupakan program yang digulirkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan diarahkan untuk memperkuat demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Untuk mewujudkan hal itu, Kawendra meminta Kementerian Koperasi menyampaikan konsep KDMP dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat desa. Ia juga menekankan perlunya kejelasan tahapan implementasi agar publik bisa mengikuti dan mengawal prosesnya secara transparan.
“Kami minta dijelaskan dengan low context, bahasa rakyat. Jangan pakai istilah yang hanya bisa dipahami elite,” katanya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini juga menyoroti pentingnya pemerataan manfaat KDMP hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai, program sebesar ini akan sia-sia bila hanya dinikmati di pusat atau kota-kota besar.
“Jangan sampai program pemerintah yang bagus hanya terasa di kota utama. Daerah 3T harus jadi prioritas,” tegasnya.
