Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan lembaga atau badan khusus yang menangani perkembangan AI di Indonesia, seperti yang telah dilakukan Malaysia melalui pembentukan kantor AI nasional.
“Kami melihat Malaysia sudah lebih dahulu membentuk kantor AI, dan ini bisa menjadi contoh baik. Indonesia perlu melakukan langkah serupa agar generasi muda dapat dibekali dengan keterampilan masa depan seperti pemrograman, machine learning, dan pengelolaan data,” paparnya.
Selain soal teknologi, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI ini menyoroti urgensi kolaborasi dalam penegakan hukum digital, termasuk memerangi kebocoran data dan aktivitas digital ilegal yang marak seperti perjudian daring dan penyalahgunaan data pribadi.
“Etika dan perlindungan data harus berjalan beriringan dengan inovasi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk membangun, bukan merusak,” tegas Ibas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.
