TAJUKNASIONAL.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berhenti bergantung pada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ia mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik mental “terlalu santai” di kalangan perusahaan pelat merah.
“BUMN jangan dimanja, seolah-olah setiap ada masalah tinggal minta bantuan negara. Ini bukan cara kerja yang sehat,” ujar Sartono di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa ketergantungan berulang terhadap PMN tidak hanya membebani anggaran negara, tapi juga mencerminkan lemahnya manajemen di tubuh BUMN.
“Dana negara seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih strategis, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kalau BUMN terus-menerus minta suntikan, itu tidak efisien,” tegasnya.
Menurut Sartono, BUMN seharusnya beroperasi layaknya korporasi profesional: mandiri, efisien, dan kompetitif. Ia menekankan pentingnya menghasilkan laba, membagikan dividen, dan memperkuat aset perusahaan untuk memberi kontribusi nyata pada ekonomi nasional.
“BUMN yang sehat justru harus menyumbang pada kas negara, bukan malah menjadi beban,” lanjutnya.
Ia juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang menyentil praktik lama BUMN yang pasif dan tidak adaptif terhadap perubahan. Sartono mengatakan, transformasi BUMN harus dimulai dari perombakan kepemimpinan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Kalau direksi baru tidak mampu menunjukkan hasil, ya harus dievaluasi lagi. Jangan segan untuk ganti nakhoda jika kapal tidak bergerak,” tegasnya.
Tak hanya soal efisiensi, Sartono mendorong BUMN melakukan ekspansi dan inovasi, termasuk menjajaki pasar global dan digitalisasi layanan.
“Kurangi beban operasional yang tidak produktif, audit berkala harus dilakukan. Cari sumber pemasukan lain di luar APBN. Jangan jadikan negara sebagai penopang abadi,” pungkasnya.
