TAJUKNASIONAL.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Indonesia untuk mengekspor beras ke luar negeri. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan petani sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor beras.
“Kami mendukung ekspor beras, tetapi harus dipastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tetap terjamin terlebih dahulu. Prioritas utama adalah Indonesia mandiri dan berdaulat pangan. Jika surplus tercapai, baru kita dapat mengekspor,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Presiden Prabowo baru-baru ini menyatakan bahwa produksi beras di Indonesia saat ini melimpah, dan pasokan beras yang ada sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Beberapa negara telah mendekati Indonesia untuk meminta pasokan beras. Dengan alasan kemanusiaan, Presiden Prabowo mengizinkan ekspor beras, namun menekankan agar pemerintah tidak terlalu mencari keuntungan, cukup mendapatkan modal kembali.
Daniel Johan sepakat dengan Presiden Prabowo tentang pentingnya membantu negara lain yang membutuhkan pasokan beras. Namun, ia menekankan agar pemerintah memastikan bahwa harga gabah yang dibeli petani dilakukan secara adil dan tata niaga beras harus tetap dikendalikan oleh negara.
“Ini penting, agar tidak ada kelangkaan yang menyebabkan spekulasi dan keresahan di masyarakat. Harga gabah harus dibeli sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, yakni Rp 6.500 per kg,” tambahnya.
Selain itu, Daniel juga mengingatkan agar kebijakan pangan, terutama beras, harus dilaksanakan dengan tetap mengutamakan ketahanan pangan domestik. Ia menegaskan bahwa jika Indonesia membuka ekspor beras tanpa memperhatikan ketahanan pangan dalam negeri, harga pangan di pasar domestik akan ditentukan oleh pasar global yang cenderung tidak adil.
“Sejarah mengajarkan kita, negara yang terburu-buru mengekspor bahan pangan sebelum sistem domestiknya kuat justru mengalami lonjakan harga dan ketegangan sosial. Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dalam kesempatan tersebut, Daniel juga menyinggung harga gabah kering panen (GKP) yang saat ini masih di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa meskipun ada surplus beras, petani belum sepenuhnya merasakan manfaatnya.
“Jika petani tidak mendapatkan harga yang layak dan distribusi pangan masih dikuasai oleh segelintir pelaku, ekspor beras hanya akan menambah jurang ketimpangan,” jelasnya.
Daniel Johan menekankan bahwa kebijakan ekspor beras harus memperhatikan kesejahteraan petani, ketersediaan pangan yang cukup untuk rakyat, dan stabilitas harga di pasar domestik.
“Pangan adalah hak warga negara. Oleh karena itu, kebijakan beras harus dilaksanakan dengan semangat melindungi rakyat, bukan semata-mata untuk meraih keuntungan perdagangan,” tegas Daniel.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya keputusan yang adil dan berdasarkan kalkulasi yang matang sebelum mengizinkan ekspor, agar kesejahteraan petani dan stabilitas pangan dalam negeri tetap terjaga.
