TAJUKNASIONAL.COM Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa konsolidasi dan keberlanjutan BUMN karya pada periode 2024–2025 merupakan kepentingan publik yang tidak dapat ditunda.
Langkah ini dipandang penting karena perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor konstruksi memegang peranan sentral dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional serta pelayanan publik di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan bahwa BUMN karya memiliki arti strategis dalam ekosistem pembangunan nasional.
Ia menilai industri konstruksi masih menghadapi tantangan struktural yang jika tidak ditangani, dapat menghambat kelancaran pembangunan dan menurunkan kualitas layanan publik.
Baca Juga: DPR RI Minta Polri Segera Eksekusi Putusan MK soal Larangan Jabatan Sipil
Hal tersebut disampaikan Adisatrya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan jajaran direksi PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Tahun 2024 menjadi periode konsolidasi bagi banyak BUMN karya, termasuk Nindya Karya dan Brantas Abipraya. Kinerja keduanya menunjukkan perkembangan yang patut dicatat, baik dari sisi pendapatan, laba maupun kapasitas mengamankan nilai tender dan portofolio proyek,” ujarnya.
RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, beban fiskal negara tetap terkendali, dan masyarakat mendapatkan layanan publik secara berkelanjutan.
Melalui agenda ini, DPR ingin memastikan bahwa transformasi BUMN karya berada pada jalur yang benar.
Memasuki tahun 2025, sektor konstruksi menghadapi dinamika baru berupa efisiensi anggaran pemerintah, persaingan industri yang semakin ketat, serta tuntutan peningkatan efisiensi operasional dan penguatan likuiditas.
Baca Juga: Banjir Produk Impor, UMKM Terancam, DPR RI Tekan Pemerintah Atur Thrifting
Oleh sebab itu, Komisi VI DPR menilai evaluasi semester I tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menilai keberlanjutan fondasi perbaikan yang telah dibangun pada 2024.
Adisatrya menegaskan bahwa Komisi VI DPR membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi Nindya Karya dan Brantas Abipraya.
Penjelasan tersebut mencakup kinerja keuangan, realisasi proyek, tingkat keberhasilan tender, serta penyelesaian kewajiban kepada mitra dan subkontraktor, yang selama ini menjadi isu sensitif dalam dunia konstruksi.
“Ini penting untuk menjaga kepercayaan industri dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain evaluasi jangka pendek, DPR juga meminta kedua perusahaan untuk menyampaikan peta jalan pengembangan usaha hingga 2026.
