TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menyoroti persoalan kekurangan tenaga profesional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Neng Eem menilai bahwa keterbatasan sumber daya manusia, khususnya sarjana gizi dan akuntansi, tidak boleh menjadi alasan terhentinya kegiatan SPPG.
“Sekarang ini banyak mitra SPPG yang kesulitan mencari sarjana gizi dan ahli akuntansi. Tidak mungkin program berhenti hanya karena tenaga itu tidak tersedia,” ujar Neng, Rabu (12/11/2025)
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengusulkan agar pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan tenaga profesional, dengan membuka peluang bagi lulusan dari bidang yang relevan untuk bergabung.
Baca Juga: Baleg DPR RI Bahas Potensi Kratom, Dorong Aturan dalam RUU Komoditas Strategis
Menurutnya, fleksibilitas ini dapat dilakukan tanpa menurunkan kualitas program, dengan catatan ada mekanisme sertifikasi resmi yang menjamin kompetensi tenaga kerja.
“Kalau sarjana akuntansi tidak ada, bisa digantikan oleh sarjana ekonomi. Kalau sarjana gizi tidak tersedia, bisa dari bidang kesehatan yang relevan, tetapi perlu disertifikasi bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN),” jelasnya.
Neng Eem menekankan bahwa pendekatan adaptif ini penting untuk memastikan keberlanjutan program SPPG, yang memiliki peran besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menilai, realitas di lapangan menunjukkan banyak wilayah masih kekurangan tenaga ahli, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi daerah.
“Kita harus realistis. Banyak daerah yang tidak memiliki cukup sarjana gizi, sementara kegiatan MBG terus berjalan dan masyarakat menunggu manfaatnya,” pungkasnya.
Baca Juga: RUU BPIP Dibahas di DPR RI, Politikus Demokrat Dorong Pembentukan Kementerian Pancasila
Fokus pada Kualitas dan Ketahanan Program
Menurut Neng Eem, kebijakan fleksibel ini tidak dimaksudkan untuk menurunkan standar kualitas, melainkan sebagai bentuk adaptasi agar pelayanan gizi tetap berjalan optimal.
