“DPR menghormati proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi, namun perlu memastikan agar sistem hukum nasional tetap konsisten, tidak tumpang tindih, dan tidak menimbulkan multitafsir,” jelas Sari.
Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, DPR mendorong pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta untuk terus memperkuat implementasi kebijakan inklusif sesuai semangat UU Penyandang Disabilitas, demi mewujudkan Indonesia yang adil dan ramah bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
