Politikus Partai Golkar itu mendorong pemerintah menempuh tindakan tegas, termasuk menyita seluruh aset pelaku tambang ilegal, baik di kawasan hutan maupun non-hutan.
Baca Juga: Anggota DPR RI Sartono Hutomo, Kritik Aturan SPBU Swasta Wajib Beli BBM Lewat Pertamina
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar negara kembali berdaulat atas sumber daya alam yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.
Jamaludin juga menambahkan, Komisi XII DPR RI akan mendorong koordinasi lebih aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian dan lembaga terkait.
Tujuannya agar pengendalian tambang ilegal lebih sistematis, mulai dari tata kelola data perizinan, pengawasan lapangan, hingga mekanisme penyitaan aset.
“DPR siap mendukung regulasi yang memperkuat pengawasan, memberi efek jera, dan mengembalikan seluruh aset tambang ilegal kepada negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Babel.
Baca Juga: Disebut Cocok Jadi Kepala BP BUMN, Politikus Gerindra Kawendra Lukistian Banjir Pujian di DPR RI
Sejak awal September 2025, operasi besar-besaran yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai berhasil menghentikan 80 persen kegiatan tambang dan peleburan timah ilegal di daerah tersebut.
Prabowo memperkirakan, dari operasi itu negara bisa menyelamatkan Rp 22 triliun hingga akhir 2025.
Bahkan pada 2026, potensi penyelamatan kekayaan negara bisa mencapai Rp 45 triliun hanya dari dua pulau, yakni Bangka dan Belitung.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
