TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut positif langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas impor pakaian ilegal.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi rakyat kecil.
“Langkah yang diambil Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan keseriusan pemerintah menjaga daya saing industri dalam negeri yang selama ini tertekan akibat maraknya barang impor murah,” ujar Charles melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Charles mengapresiasi langkah tegas Kemenkeu yang menyiapkan sanksi berat bagi pelaku impor pakaian bekas (balpres) ilegal.
Baca Juga: Perintah Tegas Prabowo: Purbaya dan Danantara Diminta Bereskan Utang Kereta Cepat Whoosh
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sekadar tindakan administratif, tetapi momentum penting untuk membangkitkan industri tekstil lokal dan memperkuat ekonomi rakyat.
“Kebijakan larangan impor pakaian bekas harus menjadi peluang bagi industri lokal dan rakyat kecil untuk bangkit, bukan sekadar penegakan hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Lebih lanjut, Charles menekankan pentingnya langkah transisi yang adil bagi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada perdagangan pakaian bekas.
Ia mendorong agar pemerintah memfasilitasi transformasi ekonomi rakyat melalui kemitraan antara pelaku industri tekstil dan UMKM lokal.
“Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memberi jalan keluar. Pemerintah perlu membuka akses modal mikro, pelatihan usaha, dan dukungan pemasaran bagi pedagang kecil yang terdampak,” katanya.
Selain itu, Legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini juga meminta pengawasan distribusi diperketat agar kebijakan larangan impor berjalan efektif.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Cairkan Kenaikan Tukin ASN 100 Persen, Sudah Dapat Restu Prabowo
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum untuk menutup celah penyelundupan barang ilegal.
