TAJUKNASIONAL.COM DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan massa petani pada Rabu (24/9/2025).
Dialog yang berlangsung di kompleks parlemen ini turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan menghasilkan tiga kesimpulan penting terkait percepatan penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mempercepat reformasi agraria.
“Dari hasil pertemuan, DPR akan mendorong pemerintah mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Dasco.
Baca Juga: DPR RI Siapkan Revisi UU BUMN, Sufmi Dasco Ahmad: Akan Masukkan Putusan MK dan Masukan Publik
Tiga Kesimpulan Utama Pertemuan
Dasco memaparkan, ada tiga kesimpulan besar dari audiensi tersebut. Pertama, percepatan implementasi kebijakan satu peta yang dianggap krusial untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di berbagai daerah.
Kedua, DPR RI mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria sebagai lembaga khusus yang bertugas mengeksekusi program-program penyelesaian sengketa tanah secara lebih terarah.
Ketiga, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.
Pansus ini direncanakan disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 mendatang.
“Dengan adanya Pansus, diharapkan konflik agraria yang menahun dapat segera menemukan jalan keluar,” tambah Dasco.
