“Setiap anggota dewan memiliki kebutuhan layanan yang tidak sama. Ada yang membutuhkan pendampingan karena kondisi kesehatan atau keterbatasan fisik. Hal ini harus diantisipasi dengan pelayanan yang responsif dan inklusif,” jelasnya.
Rizki juga menekankan bahwa kolaborasi antara DPR RI dan manajemen bandara harus ditingkatkan agar pelayanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan standar pelayanan publik yang tinggi.
“Ini bukan semata soal protokoler DPR, tetapi bagaimana kita menata layanan di bandara sebagai wajah terdepan Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta harus bisa menunjukkan kualitas layanan berkelas dunia untuk semua penumpang,” tambahnya.
Menurut Rizki, peningkatan infrastruktur bandara harus diimbangi dengan kualitas SDM yang profesional, terutama dalam menghadapi tingginya volume penumpang, termasuk di masa-masa padat seperti musim haji.
Ia berharap ke depan akan ada sistem layanan yang lebih terintegrasi dan proaktif, tidak hanya menunggu keluhan, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan penumpang dengan pendekatan berbasis kenyamanan dan efisiensi.
“Tujuan kami sederhana, memastikan semua pihak—baik masyarakat umum maupun anggota DPR—merasa terlayani dengan baik dan nyaman saat berada di bandara. Kolaborasi lintas lembaga adalah kuncinya,” tutup Rizki.
